JAMBI – Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah menyiapkan sejumlah rencana strategis, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada rapat nasional pengendalian Karhutla tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (22/2).
Rapat tersebut diikuti Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni, Kapolda Jambi Irjen Pol. A Rachmad Wibowo, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Johanis Tanak, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pj Gubernur Jambi mengatakan ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, diantaranya terkait dengan pengklasteran perusahaan.
“Ini biasa dilakukan setiap tahun dan kita sudah mengetahui perilakunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh pak Danrem, ada empat lokasi yang perlu kita cerma, yaitu Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, ada empat yang paling dikedepankan,” jelasnya.
Perempuan yang akrab disapa Nunung itu menambahkan, salah satu arahan presiden terkait Karhutla yakni perlunya meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi. Nunung mencontohkan, seperti penanganan potensi Karhutla dari desa terlebih dahulu dengan memanfaatkan peluang penggunaan anggaran desa.
“Karena ada peluang sebenarnya dari sisi anggaran ketika muncul satu titik yang masih kecil di sebuah desa, kebetulan ada dana desa yang dari pusat bukan ADD, anggaran tersebut bisa digunakan. Kalau ini bisa dilakukan tidak tumbuh sampai besar, pada saat kecil saja bisa ditangani di level desa. Kalau semua bisa diselesaikan di masing masing desa dengan dana yang ada, saya rasa kita bisa mengantisipasi dengan baik,” tandasnya.
