JAMBI – Terkait dengan banjir yang menggenangi pemukiman warga Kenali Asam Bawah, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Jambi meminta agar pemilik lahan yang berada di RT 7, Kelurahan Kenali Asam Bawah kecamatan Kota Baru, untuk segera mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.
Sebab aktivitas penimbunan yang dilakukan pemilik lahan tersebut merugikan warga sekitar, karena mengakibatkan banjir. “Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi meminta kepada pemilik lahan untuk mengembalikan fungsi sungai yang ditimbun itu, sebagai aliran air alami,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Jambi, Joni Ismed, Senin (11/1). Dikatakan Joni, RDP yang dihadiri oleh instansi terkait dan pemilik lahan itu, belum menghasilkan rekomendasi.Pihaknya meminta terlebih dahulu kepada instansi terkait untuk berkoordinasi dengan pemikik lahan. “Pertama,
bagaimana warga disitu tak lagi kebanjiran. Lalu, kembalikan aliran sungai itu seperti sediakala. Kedua, adalah menindaklanjuti kerugian warga yang terdampak,” katanya.
Joni mengatakan, Komisi III kembali akan menggelar RDP dengan instansi terkait pada Selasa (12/1), guna membahas rekomendasi dan kesimpulan
bagi pemilik lahan. “Kami akan panggil dinas terkait, nanti akan kami keluarkan rekomendasi,” katanya. Dikatakan Joni, untuk sementara,
guna mengantisipasi hujan, maka pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah mendesak dan meminta kepada pemilik lahan untuk melakukan pengerukan sepanjang aliran sungai. Selain itu, bibir sungai juga harus lebar
seperti sebelumnya. Sebelumnya, diketahui pemilik lahan tersebut adalah bernama Limseng dan Limtoso.
” Tidak ada ijin dengan Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait,” katanya.
Ketua RT 7 Kenali Asam Bawah, Hariyadi Eka mengatakan, hujan yang cukup deras beberapa waktu lalu menyebabkan sejumlah rumah warga di RT nya mengalami banjir. Banjir sebut Eka disebabkan menyempitnya aliran air karena ditimbun tanah. Selain Banjir juga menyebabkan keramba masyarakat setempat rusak parah.
” Kurang tau juga punya siapa dan bangun apa. Tapi seperti proyek, pakai alat berat. Tidak ada melapor dan tidak ada izin ke RT. Mengenai kondisi ini kita sudah lapor ke Lurah,” katanya.
