BANTUAN Sosial (Bansos) yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia di masa pandemi Covid-19 memang sangat dinantikan, khususnya bagi para penerima. Terlebih, bantuan sosial tunai yang disalurkan ini memang menyasar pada masyarakat kurang mampu berdasarkan data dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
Sekretaris Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi, Fadli mengatakan, di tahun 2020 lalu bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat karena terdampak ekonomi yang timbul akibat pandemi.
“Meski menurun jumlahnya dari Rp600.000 perumah tangga menjadi Rp300.000, namun bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat agar kehidupan mereka tetap berjalan,” kata Fadli.
Namun meski begitu, Fadli mengungkapkan peran aktif pemerintah daerah dalam melengkapi data penerima Bansos sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penerima bantuan sosial yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.
“Untuk pendataan ini sebenarnya di pemerintah kabupaten/kota, di mana tahun 2020 lalu setidaknya ada tiga daerah yang tidak menganggarkan untuk perbaikan data penerima,” kata Fadli.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Jambi, Agung Kartika Candra menyebutkan di tahun lalu penyaluran bantuan sosial sudah terealisasi 95 persen. Sedangkan untuk tahun 2021 ini sudah masuk di tahap kedua dengan capaian sudah di atas 90 persen.
“Tahun ini sudah 93 persen penyaluran yang dilakukan sebanyak dua tahap,” kata Agung.
Dalam penyalurannya pun, menurut Agung, Kantor Pos menerapkan beberapa opsi penyaluran di antaranya dengan datang langsung atau dengan komunitas. Untuk opsi komunitas ini merupakan salah satu upaya Kantor Pos menjangkau dareah yang jauh, sehingga masyarakat yang menerima bisa mengambil bantuan sosial tanpa harus jauh-jauh ke ibu kota kabupaten.
“Kalau komunitas ini misalnya di daerah daerah yang jauh kita tentukan titik terdekat, sehingga warga yang menerima bantuan bisa datang langsung ke lokasi yang ditentukan, jemput bola lah kita,“ kata Agung menjelaskan. (*)
